Data anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah Daerah

Data
di atas yang didapatkan dari lembaga non-pemerintah Indonesian Corruption Watch
(ICW) yang mempunyai misi untuk menumpaskan korupsi, ditemukan bahwa korupsi
pada pendidikan mencapai Rp. 1,3 Trilyun, dengan total ditemukan 425 kasus
korupsi mengenai anggaran pendidikan dengan nilai suap mencapai Rp. 55 Milyar. Menurut
Wana Alamsyah, peneliti ICW, sebanyak 411 kasus korupsi telah ditangani dan
masuk ke tahap penyidikan oleh penegak hukum. Jumlah kasus tersebut melibatkan
618 tersangka yang kini ditangani Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi
Pemberantasan Korupsi. Hasil identifikasi ICW memaparkan beberapa modus
penyelewengan. “Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kasus korupsi sektor pendidikan
didominasi modus penggelapan dan pembengkakkan atau mark up rencana anggaran” (Suastha,
Riva Dessthania, 2016). Lima objek dana yang paling banyak dikorupsi, adalah
Dana Khusus Alokasi (DAK), dana sarana prasarana sekolah, Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), infrastruktur sekolah, dan buku. Objek paling banyak dikorupsi
adalah DAK (85 kasus) dengan kerugian negara mencapai Rp 377 miliar. Adapun
lima lembaga paling besar kasus korupsinya meliputi Dinas Pendidikan, Sekolah,
Universitas, Pemkot/Pemkab, dan Pemerintah Provinsi. “Dinas pendidikan
merupakan tempat terjadinya korupsi terbanyak, yaitu 214 kasus dengan nilai
kerugian negara sebesar Rp 457 miliar, sekolah adalah tempat terjadi korupsi
terbanyak kedua setelah dinas pendidikan” (Dhani, Oga Umar, 2016). Pelakunya
melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah Daerah (Pemda)
hingga pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari sini diketahui
bahwa korupsi telah bersangkar pada dunia pendidikan.

Asumsinya,
lembaga pendidikan turut membangun logika, etika, dan estetika para pendidik.
Sosok guru adalah sosok yang menjadi panutan untuk digugu dan ditiru,
seharusnya realita ini tidak boleh mengakar jika bangsa ini ingin maju.

2.3. Pola pikir pelajar

Pola
pikir pelajar turut mempengaruhi bagaimana pendidikan itu berjalan, karena
pelajar adalah subjek dalam tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Jika ingin
memberantas tindakan korupsi, tentu harus diikuti oleh generasi muda karena
mereka adalah petinggi-petinggi yang akan menjalankan bangsa di masa yang akan
datang. Namun, korupsi yang didasari oleh mental untuk tidak mau susah atau
mencari langkah termudah dengan menghalalkan segala cara, ternyata juga tumbuh
dalam benak pelajar. Menurut survey singkat yang saya lakukan pada 42 pelajar
dari sekolah yang berbeda, pelajar rentan melakukan kecurangan untuk memperoleh
nilai bagus, karena dirasa bahwa pendidikan di Indonesia lebih mementingkan
nilai daripada kualitas pengajaran itu sendiri, seperti siswa SMA yang ingin
maju ke jenjang yang lebih tinggi seperti sekolah tinggi ataupun tingkat
universitas harus melalui salah satu cara yaitu SNMPTN, dimana kemajuan dalam
nilai rapot tersebut dikontrol dan perlu ditingkatkan, beberapa siswa memang
belajar sungguh-sungguh untuk memperoleh nilai yang bagus, namun tidak kecil
angka pelajar yang menggunakan strategi curang untuk mencapai target yang
diinginkan.

 

42 siswa dari sekolah yang berbeda
mengisi survey pada google form

Dari
contoh di atas didapatkan bahwa 40,5% pelajar sering menyontek, 52,4% jarang
menyontek, dan hanya sebagian kecil yang hampir tidak pernah atau tidak pernah
sama sekali. Setelah ditelisiki lebih lanjut, 85,7% menyadari bahwa tindakan
menyontek merupakan tindakan yang salah, namun sayangnya, sebagian besar dari
mereka tetap membenarkan tindakan tersebut karena mereka berfikir bahwa sekolah
dan orang tua betul-betul hanya menghargai sebuah nilai, bukan suatu proses.
Namun hal ini bukanlah sebuah pembenaran untuk melakukan tindakan kecurangan,
seorang pejabat yang melakukan tindakan korupsi karena istrinya sedang sakit
keras pun tindakannya tetap salah, karena hal tersebut merugikan banyak pihak.
Sama dengan menyontek, atau kecurangan di sekolah dalam bentuk apapun, selain
merugikan pihak-pihak dan menggagalkan tujuan pendidikan itu sendiri untuk
menyiapkan generasi yang meneruskan peradaban, mereka juga serta merta merugikan
pelajar itu sendiri. Perilaku yang dilakukan terus menerus akan menjadi
kebiasaan, mendapatkan suatu hal dengan menghalalkan segala cara, meskipun dari
hal kecil yang dianggap sepele seperti kecurangan-kecurangan pada aktivitas di
sekolah pun, jika terus menerus dilakukan akan mengakar pada diri dan tumbuh
menjadi jiwa dengan mental mempermudah segala hal, jika hal itu terus menjadi
konsep pola pikir hingga sudah menduduki suatu pekerjaan yang melibatkan
masyarakat, maka keadilan sosial tidak akan terwujud. Hal ini sangat perlu
diperbaiki dengan revolusi mental dimulai dari pendidikan.

2.4.
Kesadaran pentingnya evaluasi nasional

Indonesia
sudah lama melakukan evaluasi pendidikan secara nasional melalui ujian rutin
yang dilaksanakan setiap tahunnya. Saat ini, ujian tersebut diberi nama “Ujian
Nasional” yang tentu dari tahun ke tahun ada peningkatan sistem dari proteksi,
dan kualitas bahan uji. Namun sayangnya, Ujian Nasional ini sering dijadikan
bisnis yang sangat menguntungkan bagi para pembisnis gelap, hal ini
menghilangkan esensi Ujian Nasional itu sendiri yaitu untuk pemetaan nasional
guna menyetarakan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Mirisnya, banyak pelajar
turut berpartisipasi dalam bisnis gelap tersebut, sebagai distributor maupun
sebagai konsumen.

Tindakan
praktek penjualan soal atau kunci jawaban Ujian Nasional ini tentu tersusun
sistematis dari tahun ke tahun, perwakilan murid dari berbagai sekolah
dikumpulkan oleh para pembisnis gelap untuk disosialisasikan, yang selanjutnya
perwakilan murid ini akan mesosialisasikan kembali pada pelajar di sekolah
tersebut dengan target konsumen yang sudah dibuat. Semua demi nilai yang
didapatkan, meskipun sejak 2017 Ujian Nasional tidak lagi menjadi standar
kelulusan pelajar, praktek ini tetap laku dengan alasan masuk sekolah tinggi
yang masih menggunakan nilai ujian nasional atau hanya sekadar tidak percaya
diri, dan malas mendapatkan nilai terbaik.

Tentu
salah satu contoh dari sekian banyak hambatan pada Ujian Nasional turut
menghalangi para petinggi pendidikan untuk memeratakan sistem pendidikan itu
sendiri. Tidak hanya kualitas soal atau sistem ujian yang harus dilakukan,
tetapi revolusi mental harus dilakukan mengingat makin mewabahnya praktek
tersebut. Jika suatu sistem diperbaiki namun masih ada tikus yang menggerogoti,
maka sia-sialah sistem tersebut dibuat. Karena bagaimanapun sempurnanya suatu
sistem, percuma jika hal seperti ini masih terjadi, pasti tikus(perusak) selalu
mencari jalan untuk mencari makan secara sembunyi-sembunyi, Hendaklah mengubah
bibit-bibit tikus tersebut menjadi manusia seutuhnya, manusia yang mempunyai
norma dan rasa malu jika melakukan kesalahan.

2.5. Pendidikan sebagai senjata